Pemerintah Kota Depok Butuh Terobosan Sistem Audit Pajak Restoran

DEPOK - INFO RI, Dengan menjamurnya restoran yang ada di Kota Depok ini maka Pemerintah Kota Depok butuh terobosan untuk sistem yang dapat mengaudit pajak restoran.

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna ketika menghadiri acara Bukber dan santunan anak yatim Grup Mitra Pers Depok (MPD) di Rumah Makan Pondok Ikan Gurame Jl. KSU Tirtajaya Kota Depok.

Seusai buka puasa Pradi Supriatna jalan bareng dengan wartawan Media Forward menuju musholla untuk sholat Maghrib berjamaah, melihat keramaian pengunjung di Rumah Makan Pondok Ikan Gurame tersebut Pradi berbisik tanya kepada Media Forward pajak restoran seramai ini bayar pajaknya berapa ya ?

“Karena di Kota Depok ini belum ada sistem yang dapat mengaudit mengenai laporan pajak restoran, kalau di Jakarta sudah ada, untuk itu Pemerintah Kota Depok perlu mencari terobosan sistem yang dapat mengaudit pajak restoran itu”, pungkas Pradi Supriatna. (Tuhari)

Read More

Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil

Info RI – Menjelang bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kota Depok masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut berdasarkan pantauan yang rutin dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok di lima pasar tradisional yang dikelola pemerintah.

“Pada dasarnya bahan pokok yang kami pantau adalah yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu beras, daging, minyak goreng, dan gula pasir,” tutur Kepala Disdagin Kania Parwanti, kepada Fokusatu. Com belum lama ini.

Dikatakannya, untuk harga beras kualitas medium masih stabil yaitu Rp 9.141/kg, daging sapi murni Rp 111.964/kg, daging ayam broiler Rp 61.929/ekor. Sedangkan untuk telur ayam broiler Rp 22.767, minyak goreng curah Rp 11.157/liter dan gula pasir Rp 12.583/kg.

“Untuk bawang merah juga belum mengalami kenaikan yang drastis yaitu Rp 32.680/kg dari harga sebelumnya Rp 32.332/kg, bawang putih Rp 31.619/kg dari sebelumnya Rp 32.553/kg, dan cabai merah keriting Rp 35.646/kg dari harga sebelumnya Rp 36.062/kg,” ujarnya.

Kania menjelaskan, beberapa pekan lalu memang harga cabai sempat mengalami kenaikan. Namun, saat ini harga cabai sudah mengalami penurunan.

“Harga cabai ini bergantung pada kondisi tanam dan panen. Jadi, tidak berpengaruh pada bulan Ramadan dan kalau ada kenaikan, itu pun belum telalu tinggi dan masih dalam tingkat yang wajar,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, guna mengatisipasi kenaikan harga jelang Ramadan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Diantaranya menggelar operasi pasar murah dan melakukan pemantauan harga secara ketat.

“Kalau ada harga eceran yang tinggi kita cek, berapa lama naiknya, cek dimana supliernya apakah kurang atau tidak di suplier, seperti itu,” tandasnya.(Tuhari)

Read More

Pertumbuhan Ekonomi Bagus, Iklim Investasi Depok Menjanjikan

Info RI – Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan berbagai hasil positif. Salah satunya ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2017, secara keseluruhan mengalami perubahan yang baik.

“Tren LPE Kota Depok setiap tahunnya semakin baik. Misalkan, pada tahun 2017,  LPE kita mencapai 7,28 persen, jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, kepada Awak Media,Jumat (11/05).

Termasuk, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan. Mulai dari 16,23 persen, 17,59 persen, 19,69 persen, 21,54 persen, 23,05 persen, lalu 24,49 persen.

Di antara faktor pendorong LPE, kata Mohammad Idris, dikarenakan keberadaan para pengusaha yang berinvestasi di Kota Depok. Baik investasi di sektor perekonomian maupun pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, iklim investasi  yang paling besar atau utama adalah properti, perdagangan dan jasa, serta pergudangan. Properti memiliki porsi sebesar 35-40 persen dari total investasi yang masuk di Depok. Sementara perdagangan sebesar 20 persen, jasa sebesar 20 persen, dan lain-lain sebesar 20 persen.

Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mohtar mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna merangsang investasi di Kota Depok. Sekaligus, menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi penanam modal.

“Misalnya, memfasilitasi promosi investasi yang digelar tahunan atau penyusunan kajian insentif dan disinsentif penanaman modal,” katanya.(Tuhari)

Read More

Pasar Kemiri Muka Segera Direnovasi

Kondisi Pasar Saat Ini

Depok, Info RI

Dengan Permasalahan Pasar Kemiri Muka Walikota Depok mengatakan bahwa kasus permasalahan gugatan lahan seluas 2,6 Ha,  yang kini ditempati ribuan pedagang Pasar Kemiri Muka,  sesuai hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lahan itu dikelola pengembang atau PT Petamburan Jaya Raya (PJR), sementara itu pedagang tetap ngotot melawan bila ada rencana pengusuran atau pengusiran tempat usahanya.

“Sesuai keputusan hukum melalui MA lahan dan pengelolaan sekarang berada dibawah PT PJR dan tidak lagi di Pemkot Depok,” kata Walikota Depok Muhammad Idris kepada wartawan.

Untuk pengelolaannya sesuai keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat sebagai tanah negara tentunya perpanjangan hak guna bangunan (HGB) memang belum dikeluarkan BPN Propinsi maupun kota namun rencana pihak PN Depok untuk melakukan eksekusi atau pengosongan bangunan yang ditempati pedagang berdasarkan pertemuan instansi terkait dilakukan hanya berupa deklarasi saja.

Kegiatan eksekusi yang dilakukan secara deklarasi itu menghindari berbagai masalah di lapangan terlebih memasuki tahun politik yang tentunya rawan ditunggangi berbagai muatan politik. “Jika eksekusi yang direncanakan 19 April 2018 mendatang dilakukan dengan cara pengosongan atau pengusiran pedagang jelas sangat merugikan Pemkot Depok, kepolisian terlebih para pedagang yang ada,” ujarnya.

Sedangkan, Direktur PT PJR, Yudy Pranoto Y, beberapa waktu lalu, dengan tegas mengatakan pihaknya tidak ada niatan mengusir pedagang yang ada di atas lahan seluas 2,6 Ha yang kebanyakan kios maupun lapak belakangan malah ditinggal pedagang atau kosong karena sebagian pindah ke pinggir jalan. “Kami memang memiliki hak atas tanah seluas 2,6 Ha sesuai keputusan PN Bogor bahkan dikuatkan Putusan Peninjauan kembali oleh MA dengan No.476PK/Pdt/2013 tanggal 4 April 2014 lalu yang telah inkrah,” ujarnya.

Dengan adanya keputusan MA, tambah dia, tentunya hak atas tanah milik PT PJR dan pengelolah di atas lahan tersebut untuk selanjutnya atas saran Pengadilan Negeri Bogor lokasi pedagang untuk dilakukan renovasi atau perbaikan tempat jualan pedagang tetap harus konsltasi dengan Pemkot Depok dan perwakilan pedagang. “Kami siap merenovasi bahkan gambar atau maket pasar sudah dibuat tinggal menunggu arahan dari Pemkot Depok saja,” ujarnya.

Sejumlah pedagang Pasar Kemiri Muka, Beji yang telah menempati kios atau tempat jualannya puluhan tahun lalu dengan tegas siap melawan jika pengembang akan melakukan eksekusi pengosongan atau pengusiran tempat usahanya tersebut. “Kami siap melawan jika harus digusur atau diusir tapi bila hanya direnovasi atau diperbaiki tentunya tidak ada masalah,” ujar Komar pedagang buah yang berharap sebelum direnovasi harus disediakan dulu tempat penampungan sementara.

Namun bila pihak PN Depok melakukan ekseskui secara deklarasi lain persoalan dan setuju saja terlebih ada rencana untuk direnovasi atau diperbaiki tempat jualannya. Kegiatan itu jangan hanya berupa janji saja karena pedagang sudah bosan dengan janji renovasi yang sudah puluhan tahun disampaikan tapi tidak pernah terrealisasi.

“Jika memang ada komitmen yang jelas bakal direnovasi oleh pengembang tentunya kami mendukung dan siap menyampaikan informasi tersebut ke pedagang,” tuturnya yang jelas pedagang tetap dapat brjualan terlebih kondisi pasar yang ada di bangunan pasar sudah tidak layak lagi dipakai. (Tuhari)

Read More

Inilah Trobosan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tunjang Pemerataan Kesejahteraan dan Ekonomi yang Berkeadilan

Info-RI.id - Kementerian Perhubungan melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga.
Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan ini dilakukan sebagai langkah nyata dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan dan mengurangi ketimpangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Negara dengan pembangunan perekonomian yang baik tentu mempunyai pendapatan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang lancar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.
Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional.
Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Kementerian Perhubungan membangun bandar udara baru dan melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah pedalaman dan terpencil.
Tujuannya untuk memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah tujuan wisata, meningkatkan distribusi produk dan jasa.
Kelima belas bandar udara baru yang dibangun yaitu Bandar Udara Tambelan-Tambelan, Bandar Udara Letung-Anambas, Bandar Udara Tebelian-Sintang, Bandar Udara Muara Teweh-Barito Utara, Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda, Bandar Udara Maratua-Berau, Bandar Udara Miangas-Kep. Talaud, Bandar Udara Siau-Kep. Siau. Bandar Udara Kertajati-Majalengka, Bandar Udara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandar Udara Morowali-Morowali, Bandar Udara Namniwel-Buru, Bandar Udara Kabir/Pantar-Alor, Bandar Udara Werur-Tambrauw, dan Bandar Udara Koroway Batu-Boven Digoel.
Bandar Udara Miangas yang terletak di Kepulauan Talaud merupakan bandar udara yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pembangunan bandar udara ini adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandar udara ini juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miangas.
“Beberapa teman di Miangas mengatakan dengan adanya bandara di Miangas itu membuat mereka bersemangat berkehidupan, berekonomi, dan produktivitas meningkat. Saya pikir inilah bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah-wilayah pinggiran,” ucap Menhub.
Nelayan Miangas Petrus Mambu mengatakan bandar udara ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Miangas terhadap transportasi.
Bandar udara ini memudahkan masyarakat untuk bepergian ke daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut tokoh masyarakat Miangas Hibor Arunda’a kehadiran bandar udara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas.
Kini masyarakat tak hanya mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga tersedia pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. Ia berharap jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Miangas ditambah.
Saat ini penerbangan maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Miangas hanya satu kali seminggu.
“Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna. Kopra ini dimuat dengan kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,” ungkap Hibor Arunda’a.
Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga.
Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50%. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.
“Papua itu daerah terjauh dan sulit dijangkau. Harga BBM di sana Rp 50.000/liter, namun kalau lagi langka harga BBM bisa Rp 100.000/liter. Oleh karenanya, Pemerintah lakukan kebijakan BBM 1 harga. Sekarang BBM bisa dijangkau dengan harga Rp 6.500/liter. Selanjutnya Pemerintah masih terus berupaya selain harga BBM, harga bahan pokok juga menurun,” jelas Menhub.
Bupati Puncak Jaya, Papua Willem Wandik pun merasakan kehadiran negara melalui Pemerintah Pusat dengan semangat bagaimana negara hadir di daerah-daerah terpencil bahkan seluruh Indonesia sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Mulai sekarang sudah ada pemerintah pusat, dalam hal ini perhubungan, sudah memerhatikan bandar udara di sana. Tadinya ekonomi masih mahal dan akhirnya semakin banyak transportasi, pesawat semakin banyak masuk. Satu hari saja 30 – 40 (pesawat) kali masuk sehingga roda pemerintahan, ekonomi semakin naik, dan Puji Tuhan harga mulai semakin turun,” jelas Willem Wandik.    
Upaya Kemenhub membangun bandar udara di daerah-daerah terpencil dan menyediakan pelayanan angkutan udara perintis sebagai jawaban atas kondisi geografis Indonesia yang memiliki bentangan yang tersebar dan sangat luas, dan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut berhak mendapatkan layanan transportasi yang terjangkau dan memadai, yang disediakan oleh pemerintah.
Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki 13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok.
Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.
Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10 – 20%.
Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14% menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.
Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.

Read More